Tanggapan Gus Dur Tentang Larangan PKI dan Marxisme Leninisme

Gus Dur, TAP MPRS dan Marxisme Leninisme            

     Dalam menanggapi fenomena ketetapan MPRS mengenai Larangan PKI dan Marxisme-Leninisme, dapat dianalisa beberapa hal. Pertama, tap PMRS tersebut dinilai sangat diskriminatif. Hal ini dikarenakan larangan tersebut hanya berlaku bagi kudeta PKI, tapi tidak berlaku terhadap DI dan PRRI yang sama-sama melakukan kudeta terhadap kekuasaan yang sah.

tanggapan gus dur tentang larangan PKI

    Kedua, pelarangan terhadap ajaran komunisme dan marxisme-leninisme merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.Begitu pula dengan tindakan pengamanan terhadap pengembangan akademik mengenai ajaran tersebut dinilai sebagai kontrol negara yang sangat sentralistik dan totaliter. Hal tersebut juga dinilai diksriminatif karena larangan tersebut tidak berlaku bagi organisasi kontra-demokrasi yang lain, misalnya organisasi yang menyatakan bahwa demokrasi dan pancasila adalah sistem yang haram.

Dengan alasan tersebut, Gus Dur sebagai seorang demokrat dan humanis ingin menegakkan HAM dan demokratisasi yang paling dasar, yakni kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Hal tersebut dapat dilacak dari perjalanan intelektualnya sebagai aktifis HAM, pejuang demokrasi, dan tokoh kemanusiaan yang tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Akan tetepi, das sein yang Gus Dur usulkan berseberangan dengan perjalanan politik tanah air.Hal ini disebabkan karena traumatik bangsa atas kudeta PKI yang menewaskan berjuta-juta korban.Di samping itu, ajaran PKI yang dinilai anti tuhan merupakan alasan utama penolakan PKI hadir kembali di Indonesia karena bertentangan dengan pancasila.Usulan Gus Dur dinilai ahistoris dan nihilis, bahkan dinilai sebagai upaya untuk membangkitkan PKI baru sehingga membuat marah kelompok Islam ideologis.

Terlepas dari kontroversi tersebut, upaya Gus Dur merupakan langkah yang serius dalam melakukan demokratisasi dan perjuangan humanisme.Konsep parrhesia yang melawan arus wacana utama merupakan sebuah strategi yang disengaja dan disadari Gus Dur untuk mempertegas posisinya memperjuangkan humanisme dan demokratisasi melawan hegemoni yang tiran.[1]

Penolakan MPR untuk mencabut TAP tersebut merupakan kearifan yang didasarkan pada fakta masyarakat masih belum siap menghadapi dosa sejarah PKI dan Orde Baru dan proses demokratisasi belum bisa dijalankan secara utuh. Dicabut atau pun tidak, masyarakat kini mampu mengakses semua informasi dan ajaran pemikiran, termasuk Marxisme-Leninisme di universitas dan media informasi lain tanpa adanya monitoring dari pemerintah. Begitu juga gerakan-gerakan sosialisme sebagai manivestasi ajaran Marxis muncul dengan tanpa menggunakan nama PKI. Dicabut atau pun tidak, demokrasi yang diperjuangkan Gus Dur cukup berhasil dalam jangka panjang.

            Bahkan menurut Hanif Dakhiri, Gus Dur sedang menggugah kesadaran masyarakat tentang hak-hak hidup manusia, hak untuk berpikir dan sekaligus mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia pun menghormati dan melindungi itu semua. Lebih dari hal tersebut, Gus Dur jga sering menyampaikan bahwa kebebasan berpikir dan hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang sepenuhnya dijamin oleh syariat, dan merupakan ajaran Islam yang paling asasi.[2]

---

[1]parrhesia dipahami sebagai parrhesiaiazesthai yang diatikan sebagai tell to truth (menyampaikan kebenaran), berhadapan dengan suatu kondisi masyoritas sosial yang kadang menjadi sebuah antiteis atas keadaan tersebut. Indikasi tersebut terlihat kuat dalam wacana yang dibangun Gus DurMunawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur, hal. 5-7

[2]M. Hanif Dakhiri, 41 Warisan Kebesaran Gus Dur (Yogyakarta: LkiS, 2011), hal. 71-72

 

Tweet