Isi TAP MPR Tentang Pembubaran PKI

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

ilustrasi tap MPR tentang PKI

KETETAPAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARAREPUBLIK INDONESIANO: XXV/MPRS/1966

TENTANG

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAANSEBAGAI ORGANISASI TERLARANG, DISELURUH WILAJAHNEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNISINDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUKMENJEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAUADJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :                                                            

a.    Bahwa paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti-hakikatnja bertentangan dengan Pancasila.

b.    Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia jang menganut paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, chususnja Partai Komunis Indonesia, dalam sedjarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah njata-njata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia jang sah dengan djalan kekerasan;

c.    Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan jang menjebarkan atau mengembangkan paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme:

Mengingat : 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ajat (2) dan Pasal 2 ajat (3).

Mendengar:Permusjawaratan dalam rapat rapat MPRS dari tanggal 20 Djuni sampai 5 Djuli 1966.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAJAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENJEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU ADJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinja dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi jang seasas/berlindung/bernaung dibawahnja dan pernjataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, jang dituangkan dalam keputusannja tanggal 12 Maret 1966 No.1/3/1966 dan meningkatkan kebidjaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menjebarkan atau mengembangkan paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinja, dan penggunaan segala matjam aparatur serta media bagi penjebaran atau pengembangan paham atau adjaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Chususnja mengenai kegiatan mempeladjari setjara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pantjasila, dapat dilakukan setjara terpimpin, dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diatas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 5 Djuli 1966

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

ttd

(Dr.A.H.Nasution)

Djenderal TNI

Wakil Ketua		Wakil Ketua
Ttd		Ttd
(Osa Maliki)		(H.M.Subchan Z.E)
Wakil Ketua		Wakil Ketua
Ttd		Ttd
(M.Siregar)		(Mashudi)
		Brig.Djen TNI
	Sesuai dengan aslinja
Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS
	Ttd
	(Wilujo Puspo Judo)
	Maj.Djen.TNI

[1]politik.kompasiana.com tentang Gus Dur dan Rekonstruksi Tap MPRS XXV 1966, diakses pada tanggal 22 Juni 2013, pukul 21.18 wib

Tweet